Identifikasi Undang-Undang dan Perda yang Mengatur Tentang Penyakit Masyarakat

Definisi

Definisi penyakit masyarakat di sisi yuridis kalau kita lihat di dalam ketentuan aturan sedikit banyak yang bisa disampaikan kaitannya dengan penyakit masyarakat ini ada dalam ketetapan MPRS Tahun 1960, disitu disebutkan ada beberapa gejala sosial dimana terjadi sebuah gejala yang mempengaruhi keadaan sosial masyarakat dimana kemudian masyarakat tidak bisa menjalankan seluruh fungsi sosialnya.

Wujudnya apa?

Di dalam Ketetapan MPR Tahaun 60 disebutkan bahwa penyakit masyarakat ini yang pertama adalah berkaitan dengan pengemisan, yang kedua berkaitan dengan perjudian, ketiga berkaitan dengan pelacuran, dan yang keempat adalah pemabukan atau bermabuk-mabukan dimuka umum.

Persoalan penyakit sosial (masyarakat) juga erat kaitannya dengan permasalahan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Jika dikaji lebih subyektif, banyak bentuk penyakit sosial yang melanggar hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28 A sampai 28 J, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Secara lebih rinci persinggungan dengan Hak Asasi Manusia sebagai akibat dari munculnya penyakit sosial juga terdapat pada substansi pasal per pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Telah cukup jelas bahwa pada hakikatnya penyakit sosial ternyata memiliki keterkaitan yang erat dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Penentangan terhadap norma-norma sekaligus nilai-nilai yang hidup, tumbuh kembang di masyarakat merupakan suatu bentuk awal dari timbulnya berbagai penyakit sosial. Semakin variasinya jenis, akibat, dan dampak dari munculnya penyakit sosial maka akan semakin kuat juga komitmen masyarakat untuk memperbaiki dan mempertegas norma-norma dan hukum yang diakui pada masyarakat. Bahkan, tidak jarang untuk mengantisipasi penyakit sosial tersebut, masyarakat membuat kaidah-kaidah sendiri. Hal tersebut merupakan suatu bentuk konklusi keinginan masyarakat yang tidak ingin lingkungannya terancam dengan adanya penyakit sosial.

Mengapa terdapat hal-hal tersebut? 

Karena memang gejala-gejala seperti itu secara patologis (ilmu tentang penyakit sosial atau penyakit masyarakat) disebutkan bahwa apabila dibiarkan maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat itu sendiri tidak akan menjalankan fungsi-fungsi dalam kemasyarakatannya. Kalau gejala-gejala tersebut dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan menjurus ke pelanggaran hukum. Bila kita berbicara tentang pelanggaran hukum maka disitu ada ketentuan undang-undang hukum pidana. 

Satu contoh disebutkan yaitu tentang pengemisan, kita bisa melihat pada KUHP yang disebutkan bahwa ‘pengemisan adalah sebuah tindak pidana walaupun disitu hanya sebagai sebuah pelanggaran’ artinya bahwa ketika seorang melakukan tindakan mengemis  (pengemisan adalah meminta-minta dengan menunjukkan rasa agar seseorang merasa belas kasihan kepada orang yang tidak mempunyai kewajiban), jadi orang yang tidak mempunyai kewajiban memberikan sesuatu dimintai dengan menunjukkan belas kasihan. Ketika hal itu terjadi sebenarnya adalah sebuah pelanggaran, kalau kita bicara pada konsep hukum pidana sanksi pidananya maksimum tiga bulan. 

Hal kedua yang berkaitan dengan penyakit masyarakat adalah perjudian. Perjudian tidak termasuk dalam tindak pelanggaran namun dalam KUHP pasal 303 termasuk dalam kejahatan dan hukumannya maksimal 10 tahun.

Ketiga, adalah pelacuran. Sekarang ini pelacuran sudah dima’fumkan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), dari sisi penegakan hukum saja itu merupakan sebuah kemunduran karena dalam konteks UU kita dalam KUHP disebutkan ada istilah perzinaan. Memang dalam KUHP kita tidak ada satu aturan pasal pun yang mengatur tentang pelacuran, tetapi jangan lupa di dalam KUHP juga mengatur orang-orang yang mengorganisir memperoleh keuntungan dari profesi tersebut (pelacuran) istilahnya adalah germo dan mucikari, hal itu sangat jelas sekali  disebut sebuah tindak kejahatan. Berkaitan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan memberantas penyakit-penyakit masyarakat, tentunya aparat penegak hukum (kepolisian) berhak melakukan tindakan represi terhadap penyakit-penyakit masyarakat yang sudah secara jelas sebagai sebuah kejahatan.

Terakhir, pemabukan atau madat (mabuk). Mabuk dalam aturan UU termasuk sebuah pelanggaran.

Contoh Kasus Penyakit Masyarakat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2015

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia walaupun, seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan.

Salah satu upaya untuk menanggulangi penyakit masyarakat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat pada salah satu bab yaitu: Bab V tentang Gelandangan dan Pengemis Pasal 8 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis di wilayah Kabupaten Demak”.

Cara Mengatasi Penyakit Masyarakat 

( Gelandangan dan Pengemis )

Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Demak melaksanakan implementasi Perda Kabupaten Demak No. 2 Tahun 2015 yaitu dengan cara:

a) Pendataan

b) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

c) Kampanye dan sosialisasi.

Kemudian Dinas Sosial bekerjasama dengan dinas terkait seperti Satpol PP dan LSM, melakukan pendataan dan kegiatan pemantauan, pengendalian, serta pengawasan yang di lakukan degan cara kegiatan patroli ke tempat aktivitas gelandagan dan pengemis. Lalu Dinas Sosial yang bekerjasama dengan instasi terkait malukukan temu bahas. Setelah diketahui lebih dalam maka diadakan pendampingan secara individual, bimbingan secara rutin dan bekesinambungan untuk keluarga dan mereka yang terjaring. Dinas Sosial juga menentukan bagi yang terjaring akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat baik itu diikutkan dalam pendidikan secara formal maupun non-formal secara bersyarat yang berarti tidak akan kembali melakukan aktivitas di tempat semula atau tetap tinggal di panti guna dilakukan pengrehabilitasian sebelum dikembalikan ke lingkungan.

Program untuk Mengatasi Penyakit Masyarakat 

( Gelandangan dan Pengemis )

Program penanganan masalah gelandangan dan pengemis yang dilakukan Pemerintah dalam bentuk pelayanan rehabilitasi sosial/panti yaitu dengan mendapatkan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sehingga melalui Dinas Sosial Kabupaten Demak diupayakan ketersediaan pelayanan dalam rangka ketuntasan pelayanan, program kelompok usaha bersama, tujuannya bagi gelandangan dan pengemis purna bina yang tentunya diberikan secara selektif ini mempunyai harapan agar nantinya dapat memperoleh hak hidup layak, produktif dan normatif di tengah masyarakat.

Saran Untuk Mengatasi Penyakit Masyarakat

( Gelandangan dan Pengemis )

1. Kepada pemerintah perlu meningkatkan ketertiban, Kebersihan, dan keindahan objek wisata termasuk dalam penanganan keberadaan gelandangan dan pengemis yang ada di pintu utara Masjid Agung Demak, agar tercipta sapta pesona pariwisata.

2. Kepada Pemerintah Daerah seharusnya mensosialisasikan peraturanperaturan yang berlaku di Kawasan Wisata Masjid Agung Demak termasuk mengenai Perda No.2 Tahun 2015, sehingga para peziarah mengetahui dan tidak hanya ditempel di halaman Masjid.

3. Dinas Sosial harus dapat menyampaikan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan bimbingan kewirausahaan untuk dilaksanakan dengan baik hingga kembali ke masyarakat, dan mereka akan mampu menghadapi persaingan pasar yang berkembang di masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan

Dampak yang ditimbulkan oleh masalah kemiskinan sangat luas dan sangat kompleks sifatnya mengingat berkaitan dengan aspek kehidupan, seperti aspek psikologi, aspek sosial, aspek budaya, aspek hukum dan aspek keamanan. Secara sosial ekonomi kondisi kemiskinan yang menahun di desa maupun di kota dengan segala sebab dan akibatnya, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang kurang memadai, lahan semakin menyempit, jumlah penduduk desa semakin bertambah, menyebabkan perpindahan penduduk di desa ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih.